EDARAN.ID – Operator seluler di Indonesia kini wajib menyediakan pilihan layanan yang menjaga sisa kuota pelanggan tetap bisa dipakai, dan dilarang menarik biaya tambahan untuk itu. Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026, yang ditetapkan 26 Agustus 2026. Tenggat laporan pemenuhannya sudah lewat pada 28 September 2026.
Apa yang dilarang aturan ini?
Aturan itu bernama lengkap Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota dalam rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Menurut pangkalan data hukum Komdigi, surat edaran itu ditetapkan di Jakarta pada 26 Agustus 2026 dan berstatus berlaku. Pengumumannya ke publik dilakukan dua hari sesudahnya, 28 Agustus 2026.
Dua hal yang dilarang: menghanguskan sisa kuota yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak, dan menarik biaya tambahan hanya supaya pelanggan bisa mempertahankan atau memakai sisa kuota itu. Larangan kedua termasuk biaya yang dikemas sebagai perpanjangan masa aktif.
Dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada Kamis, 23 Juli 2026. Dalam naskah putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai memuat “kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”.
Apakah semua paket otomatis jadi rollover?
Tidak. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Mahkamah justru menulis bahwa perlindungan “tidak harus selalu berbentuk satu model layanan yang seragam”, dan menyebut paket berfitur akumulasi kuota, paket tanpa akumulasi, maupun inovasi layanan lain sebagai bentuk yang sama-sama sah.
Surat edaran mengikuti kerangka itu. Perlindungan boleh berupa akumulasi kuota (rollover), atau — untuk paket non-rollover — perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, sampai pengembalian dana. Yang wajib adalah adanya pilihan, bukan satu mekanisme tertentu.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Marwan O. Baasir, dikutip Kompas.com pada 28 September 2026 menyebut operator masih menggodok skemanya. “Salah satunya adalah perpanjangan masa aktif, misalnya tambahan waktu tiga hari sebelum kuota benar-benar hangus,” katanya. Opsi lain yang ia sebut adalah pemberian poin yang bisa ditukar kuota atau dipakai dalam program undian.
Apa yang sudah ada di halaman resmi operator?
Laporan pemenuhan kewajiban disampaikan operator kepada Komdigi, bukan ke publik, sehingga status kepatuhan masing-masing perusahaan tidak bisa dinilai dari luar. Yang bisa diperiksa sendiri adalah produk yang mereka pasarkan hari ini.
| Operator | Yang ditemukan di halaman resminya |
|---|---|
| Telkomsel | Halaman SIMPATI memasarkan Paket Pasti SIMPATI dengan label “Kuota anti hangus” dan fitur Kuota Rollover, misalnya varian 8 GB masa aktif 30 hari seharga Rp 70.000. Syaratnya pembelian ulang sebelum masa aktif berakhir, dengan harga sama atau lebih tinggi. |
| Indosat Ooredoo Hutchison | Halaman paket IM3 mencantumkan “Data Rollover” sebagai salah satu keuntungan paket. Pada syarat dan ketentuan AlwaysOn milik Tri, kata rollover maupun akumulasi tidak ditemukan; yang tertulis masa berlaku kuota utama 365 hari. |
| XLSMART | Beranda XL menandai kartu perdana dan eSIM FlexMax dengan keterangan “Rollover Quota”, mulai 7 GB Rp 39.000 sampai 36 GB Rp 82.000 dengan masa aktif 28 hari. AXIS memasarkan paket Bronet Rollover 12 GB 30 hari seharga Rp 50.000. |
Satu hal terlihat jelas dari pengecekan itu: perlindungan melekat pada paket tertentu, bukan pada seluruh katalog. Di halaman Telkomsel sendiri, sejumlah paket lain justru menyebut dengan terang “kuota paket internet tidak terakumulasi”. Jadi nama paket menentukan, dan keterangannya ada di halaman produk masing-masing.
Pengecekan yang sama pada halaman byU dan Smartfren tidak membuahkan temuan: daftar paket di kedua halaman itu dimuat lewat skrip yang tidak terbaca saat pemeriksaan. Hasilnya tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan apa pun tentang keduanya.
Apa langkah berikutnya?
Setelah laporan pertama pada 28 September 2026, surat edaran mewajibkan operator menyampaikan laporan perkembangan kepada Komdigi setiap bulan. Artinya perubahan berikutnya akan muncul bertahap di halaman produk, bukan lewat satu pengumuman besar. Halaman syarat dan ketentuan tiap paket adalah tempat yang paling cepat memperlihatkannya.
***
