Market  

Bos Pizza Hut Curhat, Ternyata Begini Dampak Boikot Produk Pro Israel ke Penjualan

Avatar
Sekelompok ormas menyegel gerai Pizza Hut di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

EDARAN.ID – Gerakan boikot produk pro Israel nampaknya sangat berpengaruh pada penjualan Pizza Hut.

Ini memperparah kondisi kinerja keuangan Pizza Hut alias PZZA.

Pasalnya, sebelum gerakan boikot Israel ramai, kinerja keuangan PZZA berada dalam posisi terpuruk.

Hingga kuartal III-2023, perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp 38,95 miliar, meningkat 9,74 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kerugian itu dicatatkan meskipun penjualan bersih perseroan tumbuh 4,36 persen menjadi Rp 2,75 triliun.

BACA JUGA:  Daftar Minyak Goreng Asli Indonesia yang Tidak Masuk Daftar Boikot Produk Pro Israel

Pertumbuhan itu tidak cukup untuk menutupi beban pokok dan beban penjualan perseroan yang juga meningkat, sehingga pada akhirnya PZZA masih mencatat rugi bersih.

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) selaku pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia mengakui dampak boikot tersebut.

“Pastinya kami terdampak dengan adanya kejadian (boikot produk Israel) ini,” ujar Direktur Utama PZZA, Hadian Iswara, dalam dokumen public expose, dikutip Selasa (12/12/2023).

BACA JUGA:  Kenapa Presdir Unilever Lepas Semua Sahamnya dari Perusahaan, Pengaruh Isu Pro Israel?

Hadian juga membeberkan, fatwa yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya bersifat normatif.

Bahkan MUI juga tidak merilis daftar produk atau perusahaan yang dinilai berafiliasi dengan Israel.

Hanya saja kemudian daftar produk yang diboikot beredar luas di media sosial, dan salah satu yang masuk daftar boikot adalah Pizza Hut.

“Nah terus digabungkan dengan fatwa MUI sehingga akhirnya banyak masyarakat yang jadi salah mengerti bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari fatwa MUI,” kata Hadian.

BACA JUGA:  Aktivitas Pi Network di Vietnam Mulai Diselidiki Keamanan Siber, Diduga Ada Potensi Penipuan

Hadian berharap, permasalahan yang bermula dari informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu akan dapat dipahami oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepannya ini masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini,” ujarnya.***

Cek Berita dan Artikel Edaran.ID lainnya di Google News